Kekerasan dan Pengakuaan Atas Ke-Indonesia-an Refleksi Hari Hak Asasi Manusia Internasional (10 Desember 2011) )

Posted: December 27, 2011 in Artikel, Opini
Tags: ,

Pameran Visual "Kuartet Pembunuhan Politik Internasional" Awal Desember lalu.

Kami sudah lelah dengan kekerasan

(Munir: 1965-2004)

Hari Jumat 9 Desember 2011 –sekitar 3 hari silam- kita saksikan dalam pemberitaan di media bahwa Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan membawa karangan bunga di pemakaman korban peristiwa Rawagede, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Beliau pun turut menyampaikan permintaan maaf secara resmi dari Pemerintah Kerajaaan Belanda. Peristiwa ini terjadi tepat pada tanggal 9 Desember 1947 silam. Singkat kisahnya: tentara Belanda melakukan pembantaian secara keji terhadap 431 penduduk Desa Rawagede. Para  janda yang suaminya menjadi korban diberikan kompensasi berupa uang santunan oleh pemerintah Belanda melalui KUKB (Komite Utang Kehormatan Belanda) setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangkan gugatan mereka.

Rawagede dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan lain pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan juga zaman penjajahan Jepang –temasuk jugun ianfu– yang telah melecehkan hak asasi manusia adalah bagian dari catatan masa silam yang tidak boleh -mereka para pelaku- lupakan begitu saja. Ya. Kita paham konteksnya. Waktu itu negara Indonesia masih berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga, apresiasi sepantasnya kita berikan pada putusan pengadilan terhadap gugatan janda korban Rawagede.

Indonesia adalah salah satu negara dengan daftar panjang peristiwa kekerasan. Kekerasan  yang dimaksud adalah segala tindakan represif sekelompok orang, aparat militer, ataupun pihak keamanan yang menimpa individu maupun masyarakat. Sehingga dalam tulisan ini kita kesampingkan kekerasan yang berbau SARA (suku, agama, dan ras). Sebab, pretensi dan hubungan kausalitas yang dimiliki sangat multidimensi dengan beragam motif yang menyebabkannya.

Rententan peristiwa kekerasan tersebut telah menghampiri Indonesia dalam berbagai bentuk: struktural, fisik, dan simbolik. Jika kita menilik catatan perjalanan sejarah banga ini, perilaku kekerasan telah mewujud menjadi budaya dan habitus yang telah mendarah daging. Klaim ini sering disampaikan oleh para pengamat hukum dan HAM, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Entah siapa yang memulai dan argumentasi logis yang bagaimana sehingga kekerasan tersebut terkadang dilegalkan suatu kelompok terhadap kelompok lain demi mengamankan kepentingan. Padahal, negara ini jelas-jelas bukan penganut paham sosialis ekstrimis maupun komunis.

Oleh karenanya, Indonesia pernah mendapat julukan a violent country. Negeri konflik. Ngeri rasanya. Para pelancong dan orang-orang dari luar yang datang ke Indonesia pada awal dekade lalu senantiasa mencemaskan keamanan pribadinya. Tidak sungkan-sungkan negara barat mengeluarkan larangan masuk ke Indonesia. Persoalan klaim mengklaim Indonesia adalah negara konflik dan kekerasan tak ubahnya borok luka luar yang mesti kita obati dari dalam.

Berawal muawal dari rezim orde lama dengan Ir. Soekarno, orde baru dengan Jenderal Soeharto, hingga perguliran era reformasi dengan beberapa pemimpin bangsa yang lahir dari sistem rezim elektoral (Bunuh Munir: 2006) –yang dianggap ideal- sekalipun. Rezim elektoral adalah rezim yang legitimasi politiknya semata-mata didasari oleh proses demokrasi yang formal dan prosedural, dalam hal ini pemilu. Sementara prasyarat demokrasi yang bersifat esensi  belum terpenuhi: Hak Asasi. Sesuatu yang mesti dijaminkan negara Indonesia kepada seluruh masyarakat. Semua pemimpin tersebut menyimpan rekam jejak tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia selama berkuasa. Mereka bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung.

Melanggengkan Kekerasan

Dalam kebijakan keamanan dan kedaulatan negara, Indonesia terkesan buru-buru naik pitam. Setidaknya tiga provinsi di Indonesia memiliki kerawanan yang sama akan masalah krusial tersebut: Aceh, Yogyakarta, dan Papua. Sebelum nafas kedamaian datang di bumi Serambi Mekah tersebut, dahulu kita kenal dengan kelompok yang dianggap separatis waktu itu: GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Hampir sepanjang tahun wilayah Aceh menjadi status darurat militer. Juga OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Malah lebih parah.

Bendera OPM sampai sekarang masih terus dikibarkan setiap tahun oleh para pendukungnya. Berbagai penyerangan akhir-akhir ini dilakukan terhadap TNI dan Kepolisian oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Spekulasi apakah pelaku berasal dari kelompok OPM, masyarakat sipil, maupun pihak yang digunakan untuk memperkeruh suasana, tidaklah mendatangkan maslahat yang lebih besar. Isu ekonomi, desentralisasi yang gagal, dan penerapan otsus (otonomi khusus) yang tidak efektif –serupa dengan Aceh- digadang-gadang sebagai akar masalah.

Yang jelas: pendekatan secara militer tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Cara ini kerap menghasilkan dan melanggengkan kekerasan yang telah terjadi dengan kekerasan baru yang timbul kemudian. Hak hidup yang paling asasi terampas dengan desingan liar peluru. Di tempat lain, hal ini mungkin sangat mengusik pengakuaan kita atas kebhinnekaan dan kemanunggalan Indonesia. Namun itulah yang terjadi.

Ini bisa dijadikan acuan betapa bangsa ini masih menyimpan potensi keamanan yang demikian suram. Hak Asasi Manusia adalah landasan universal. Semua bangsa di dunia ini paham. Hak asasi manusia mengandung nilai-nilai yang universal yang mesti dihormati oleh setiap warga dunia di setiap jengkal bumi. Sehingga, HAM standar minimum sebuah negara adalah bagaimana hak asasi manusia diperjuangkan di negara tersebut.

Zero Impunitas

Bahkan beberapa kasus, diantaranya peristiwa meninggalnya Munir Said Thalib di atas pesawat Garuda Indonesia pada 7 Sepetember 2004 yang ditumpanginya menuju Belanda. Munir waktu itu merupakan pendiri KontraS (1998) (Komsi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) dan Lembga Monitoring HAM Imparsial. Bahkan disebut-sebut sebagai human right defender paling keukeh mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan di Indonesia bahkan di Asia oleh karena berhasil membawa rasa takut masyarakat menjadi rasa optimis memperoleh keadilan. Hasil otopsi di Belanda menunjukkan bahwa ia telah dibunuh melalui minuman yang dengan sengaja dibubuhkan racun arsenik. Belakangan juga kita ketahui dari proses persidangan bahwa: pihak intelijen terlibat. Hebat. Hingga hari ini siapa sebenarnya perencana pembunuhan Munir, masih sebuah teka-teki.

Para pelanggar HAM merasa ‘damai’ dengan lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mereka bisa seperti itu karena divonis bebas menghirup udara segar tanpa harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan terhadap kemanusiaan. Sebagian lagi malah menjadi aktor politik. Cukup pelik.

Menurut Binsar Gultom yang merupakan Hakim Pengadilan HAM ad hoc Jakarta- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebenarnya kurang efektif menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ada prinsip-prinsip yang membuat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi panjang dan penuh ketidakpastian. Hasilnya: impunitas menggondok. Meradang dengan adanya kasus yang tidak di sampai di bawa ke pengadilan HAM. Kasus Talangsari Lampung, Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan paksa aktivis sepanjang tahun 1997-1998, adalah contoh kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan sejumlah perwira tinggi militer.

Melalui (Kompas, 17 November 2011) Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Koordinator KontraS Haris Azhar pada rapat kerja dengan Komisi I DPR telah dibahas kemungkinan akan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Seperti pada kasus Penentuan Pendapat Timor Timur–yang kemudian keluar dari NKRI- pada tahun 1999 yang diselesaikan lewat Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Apapun itu, kita membutuhkan strategi dan sistem yang paling  efektif untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Tidak ada impunitas. Siapa pun –militer dan masyarat sipil- yang bersalah akan diproses secara hukum.   

Semoga dan Semoga

Hingga nantinya kita akan berujar dan mengambil sikap yang bijak tentang ke-Indonesiaan. Konseptor bangsa ini telah berdebat sengit melawan binalitas individu dalam negara yang dikemudian hari kita mengerti dan pahami sebagai prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan, keadilan sosial yang merata mutlak termanifestasi ke dalam penegakan hukum untuk seluruh para pelaku tindak kekerasan terhadap hak asasi manusia. Di manapun dia berada. Di Belanda maupun di Papua. Ini adalah poin pentingnya.

Sembari menutup dengan sebuah kalimat dari Pramoedya Ananta Toer ‘Semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang yang berpikir. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminil, biarpun dia itu sarjana’.

Foto: thejakartapost.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s