Menyambut Tahun (Tanpa) Impunitas

Posted: January 9, 2012 in Opini
Tags: ,

Bebas. Bebas dari belenggu represif penguasa

kepekaan dan penghormatan pada kemanusiaan makin tipis. Kalau yang punya kewenangan diam saja, saya tak tahu harus bicara apa…”

Soetandyo Wignyosoebroto

Gegap gempita perayaan tahun baru yang menghabiskan puluhan milyaran rupiah uang masyarakat telah kita saksikan bersama kurang lebih baru sepekan lalu. Percikan ledakan kembang api yang  menjilat langit seakan menjadi hiburan akhir tahun yang sangat mengasyikkan bagi sebagian orang di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, yang sepanjang mereka berinteraksi, mereka harus menghargai hak-hak asasi manusia lain. Aktivitas manusia selain sebagai makhluk sosial, juga terkait dengan perannya sebagai homo festivus. Manusia sangat menggemari perayaan dan peringatan-peringatan yang bersifat ritus yang menjadi habitus setiap tahunnya, termasuk perayaan tahun baru.

Apalagi persepsi manusia Indonesia yang komunal disertai pembenaran teologis, membuat perayaan tahun baru lebih meriah oleh karena dipadupadankan sebagai ajang berkumpul dan berdoa dengan karib kerabat untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka berharap pada awal tahun ini, mewujud sebuah new era dalam memulai kehidupan yang harmonis dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Harapan pun dipanjatkan agar tahun ini mereka dapat hidup dengan kondisi finansial yang lebih baik sehingga kemudian akan mengangkat derajat mereka dalam tatanan kehidupan sosial. Tapi masyarakat Indonesia seakan lupa, bahwa mereka tidak sepenunya aman dari kebrutalan aparat penegak hukum yang di suatu masa pernah terjadi dan mungkin (nanti) akan terjadi lagi.

Mereka cepat lupa siapa Munir Said Thalib. Atau paling tidak mereka sudah tidak perduli lagi dengan kasus kekerasan di daerah pertambangan Freeport Papua,  kasus di dua Mesuji –Lampung dan Sumatera Selatan- dan terakhir di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Mungkin saking meriahnya perayaan tahun baru tempo hari – kondisi langit yang juga cerah- dapat membuyarkan semua kejengkelan sebagian besar masyarakat tentang semakin menggondoknya impunitas terhadap para pelanggar HAM hari ini. Lepas sambut tahun baru seakan menjadi hura-hura tanpa refleksi dan proyeksi tentang kerentanan perampasan hak hidup mereka sebagai warga sipil yang rentan dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Sejatinya, hak asasi manusia adalah seperangkat nilai yang universal. Sehingga dapat dipahami oleh semua manusia yang ada di bumi. Dalam konteks negara, keberadaan Penegakan HAM sebagai hukum positif yang diberlakukan dengan baik, merupakan standar minimum suatu negara dalam menghormati nilai-nilai luhur deklarasi universal hak asasi manusia.

Aparat Semakin “Sakit”

Berdasarkan Laporan Situasi HAM 2011 yang dirilis Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dalam pengantarnya, menyebutkan latar belakang dan bentuk-bentuk kekerasan yang semakin beragam terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kekerasan karena agama dan keyakinan, karena sengketa lahan, konflik dengan pihak korporasi, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan kekerasan perilaku aparat yang berujung pada terjadinya penyiksaan.

Dalam periode Januari hingga November 2011 saja, menunjukkan setidaknya terdapat 19 kasus penyiksaan, perlakukan kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh oleh aparat negara mulai dari TNI (26 %), Kepolisian (58 %), Petugas Lembaga Pemasyarakatan (11 %), serta Aparat Gabungan (5 %). Rincian persentase yang paling besar dipegang oleh Polisi dengan 11 kasus.

Jika kekerasan diberlakukan terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal tersebut akan mencederai nilai kemanusiaan itu sendiri. Parahnya eskalasi kekerasan oleh aparatur negara semakin meningkat sepanjang tahun 2011 yang baru berlalu.

Perbuatan yang mengabaikan hak-hak kemanusiaan dan melanggar protap (prosedur tetap) dalam menengahi konflik semakin sering dilakukan oleh aparat yang berwenang di lapangan. Hasilnya sudah bisa ditebak. Konflik yang terjadi malah menimbulkan korban jiwa yang besar di pihak masyarakat.

Lebih lanjut Elsam menegaskan kembali bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian konflik juga tidak mencerminkan kenetralan dalam melakukan perlindungan kepada warga negara. Institusi pengadilan dan penegak hukum ditengarai melakukan sejumlah tindakan perekayasaan hukum serta menghadirkan peradilan yang sesat.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah memang gagal dalam melindungi hak-hak warga (obligation to protect) dalam memberikan jaminan hukum. Sebagaimana yang sering dilontarkan oleh banyak pengamat hukum di negeri ini: hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Hal ini terbukti dengan hasil investigasi Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama pihak lain (Kompas, 6 Januari 2012) yang menyebutkan adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kepolisian ketika membubarkan aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima. Sedangkan sidang Majelis Kode Etik Kepolisian RI di Mapolda NTB hanya mengganjar oknum polisi yang melakukan langsung penganiyaan kepada seorang warga pelaku unjuk rasa dengan sanksi bersifat administratif berupa penundaan pendidikan tiga bulan. Seakan tidak memperlihatkan rasa keadilan. Cliché.

Belum lagi dengan oknum polisi dalam kasus Mesuji yang dijerat dengan pasal 359 dan pasal 351 (KUHP) tentang penganiyaan dan kelalaiaan yang membuat orang lain meninggal. Meskipun belum dijatuhkan vonis oleh pengadilan, kita melihat aparat memang terbukti dengan jelas melakukan pelanggaran hak hidup, dan itu sebuah pelecehan terhadap kemanusiaan. Padahal negara ini sama sekali bukan penganut paham komunis maupun sosialis ekstrimis.

Sistem Gagal dan Impunitas

Di pihak lain, jumlah pengaduan di Komnas HAM hingga November 2011 mencapai 3780 pengaduan, dengan jumlah klasifikasi pengaduan paling besar ialah hak memeproleh keadilan sebanyak 1374. Kondisi perlindungan hak asasi manusia memperlihatkan pelemahan dari tahun ke tahun. Sistem perundangan yang ada, tidak memberlakukan pengadilan ad hoc  pelanggaran HAM sebagaimana kasus korupsi. Pun harapan atas keadilan dari pengadilan militer sungguh patut dipertanyakan.

Terkait kekerasan oleh aparat Kepolisian, sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Walhasil, kenyataan dan situasi seperti telah disebutkan kembali menegaskan Kepolisian yang benar-benar abai dalam melakukan reformasi institutsi dan menjadi aparat yang berwatak sipil.

Begitupun dengan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang terbukti melibatkan sejumlah perwira tinggi militer dan kepolisian. Korban kekerasan HAM di masa lalu masih menuntut keadilan hingga hari ini. Kasus Semanggi I dan II, Kasus Trisakti, Kasus Penghilangan Paksa para aktivis pada rentang 1997-1998, adalah beberapa kasus yang sudah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM. Namun hingga kini  menjadi mandeg dan menahun di Kejaksaan.

Sejatinya, dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2011, ditetapkan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dan RUU Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 sebagai langkah tepat pemerintah dalam mengakomodir kasus-kasus HAM masa lalu. Sehingga praktek impunitas (pengampunan) para pelanggar HAM tidak akan merajelela di tahun mendatang. Akan tetapi hingga akhir tahun, naskah kedua RUU tersebut tidak kunjung di bahas di DPR.

Hingga nantinya kita akan berujar dan mengambil sikap yang bijak tentang ke-Indonesiaan. Konseptor bangsa ini telah berdebat sengit melawan binalitas individu dalam negara yang dikemudian hari kita mengerti dan pahami sebagai prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan, keadilan sosial yang merata mutlak termanifestasi ke dalam penegakan hukum untuk seluruh para pelaku tindak kekerasan terhadap hak asasi manusia. Di manapun dia berada.

Advertisements
Comments
  1. Meski tak semua baris saya baca, tapi saya sepakat dengan apa yang anda maksud!
    Hebat!
    Suatu saat tulisan ente akan termuat di Koran Nasional.

    Like

  2. mujahidzulfadli says:

    haha…
    terima kasih semangatnya kanda.
    insya Allah.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s