Sekolah Ke(b)eragaman, bukan Sekolah Ke(s)eragaman

Bung Karno_Salam Damai

“…kepekaan dan penghormatan pada kemanusiaan makin tipis. Kalau yang punya kewenangan diam saja, saya tak tahu harus bicara apa lagi…| Soetandyo Wignyosoebroto.

Itulah tumpahan gelisah Soetandyo Wignyosoebroto dalam pidatonya Yap Thiam Hien Award dua tahun silam1. Tentu dengan pelafalan sedikit menggeretakkan geraham di akhir. Geram? Mungkin saja. Situasi kemanusiaan Indonesia khususnya tindak intoleransi antar umat beragama sementara berlangsung dengan kondisi: ‘kepekaaan dan penghormatan yang saban hari semakin tipis’.

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Faktanya adalah Indonesia didirikan di atas visi kemanusiaan. Bahwa tujuan pendeklarasian bangsa Indonesia tidak lain: kemanusiaan yang sama martabatnya. Menurut William Chang dalam Karman (2010: 124-128), martabat manusia merupakan fondasi semua nilai moral dasar Pancasila2. Pembenaran pendapat tersebut merujuk waktu lampau ketika Soekarno mengutip dari seorang Gandhi: “saya  seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan. my nationalism is humanity”.

Oleh karenanya sila “Perikemanusiaan” itu kemudian dituangkan dalam philosophische grondslag yang dimiliki oleh bangunan Indonesia: Pancasila. Sebuah fundamen, asas, landasan, sekaligus dasar filsafat yang diikhtiarkan pendiri bangsa. Di dalamnya sila perikemanusiaan menyangga, sehingga ruwatan Indonesia dapat didiami dengan kokoh. Keragaman Indonesia membuat orang-orang dari penjuru dunia girang dan takjub. Keragaman yang terserak dari timur jauh Sabang hingga barat terdalam Merauke.

Itulah mengapa Soekarno menyebut perlunya mencari satu pandangan hidup untuk negeri “sabuk zamrud di khatulistiwa” ini –kata Multatuli-, yang harus bersifat weltanschauung (yang kita semua setujui bersama) dalam pidatonya 1 Juni 1945: Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika3. Disetujui oleh kaum nasionalis, umat Muslim, umat Katolik dan ‘perwakilan Indonesia’ yang lain pada suatu ruang waktu tatkala teks Pancasila yang bergegas tersebut ingin dirumuskan.

Setelah kemanusiaan, selanjutnya adalah persatuan. Sebab, apalagi yang diharapkan dari negeri dengan 17.508 pulau ini selain rasa cinta memiliki Indonesia sekaligus kebanggaan menjadi Indonesia? Tentunya ada hal yang membuat kita melupakan sejenak realitas primordial sempit yang mengungkung. Yakni keragaman identitas namun sebagai satu kesatuan identitas utama: manusia Indonesia.

Lupa Sila Persatuan!

Lantas, bangunan Indonesia hari ini ternyata retak dari sisi itu. Sila-nya menghadap ke tubir jurang kebinasaan. Pemudanya cenderung acuh, rampak aksi, mandek pikir, sehingga persoalaan hak asasi manusia yang kerapkali tampil di media, bukanlah sebuah persoalan yang menarik untuk dikhawatirkan, apalagi diselesaikan bersama. Sementara di belahan nusantara yang tersembunyi, anak-anak muda Indonesia lain yang berasal dari Medan, Sampang, Bogor, Poso, Maluku, hingga Papua, sibuk berkutat masalah sendiri. Memikirkan kemanusiaan Indonesia yang kesatuan dan persatuannya terus tergerus.

Bercermin dari sejarah, Pancasila suatu ketika pernah diajarkan lewat indoktrinasi kaku, lalu menjadi tabu jika digunjingkan. Akibatnya, kelima butir sila hanya singgah dalam klausa-klausa yang diucapkan seperti tak punya arti. Beberapa waktu kemudian, eksalasi yang merupakan kulminasi benturan sosial, politik dan ekonomi menimbulkan gegeran dan merangsek dengan munculnya Reformasi di tahun 1998. Akan tetapi seperti yang ditudingkan banyak pihak dengan kondisi Indonesia saat ini, Reformasi pun turut dikambinghitamkan dengan dalih yang masih dapat diperdebatkan.

Bagaimanapun juga, inilah kenyatannya. Kesaktian Pancasila yang dielu-elukan dahulu tidak dapat mencegah orang-orang untuk saling menyakiti dan meneror antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Inilah wajah Indonesia hari ini. Setara Institute di Jakarta melaporkan, terdapat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244  kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 20124.

Wahid Institute, setali tiga uang. Lembaga yang juga berbasis di Jakarta tersebut katanya telah mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan agama dan 184 peristiwa intoleransi beragama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 20105. Mungkin lupa dengan sila persatuan yang pernah diajarkan.

Melupakan Sekolah!

Sebenarnya, memupuk dan menanamkan nilai tersebut sejak dini sangat mungkin dilakukan. Jamak dari kita melupakan ini. Inilah cara berpikir yang ahistori. Menandakan bahwa kita tidak peka terhadap sense of continuity (rasa dan semangat keberlangsungan) di masa yang akan datang masih saja membutakan diri dengan masa lalu.

Sering tidak disadari bahwa sekolah adalah miniatur pranata sosial dalam masyarakat yang multireligi dan multiras. Hal ini menuntut kita mendesak pemerintah untuk menyiapkan sekolah sebagai tempat yang mendesak disegerakannya internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan ke-Indonesiaan. Pendidikan karakter yang dicanangkan belum menyentuh nilai ke(r)agaman, yakni ke(b)eragaman atas masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tidak elok rasanya ketika para siswa-siswi sedang menikmati pembelajaran di sekolah, sementara di daerah lain terjadi ratusan aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan berbagai tindak intoleransi terhadap masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori minoritas. Sesuatu yang tidak pantas ditiru calon generasi penerus. Terlampau paradoks dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Sekolah tidak boleh hanya melepaskan pesan kognitif yang diajarkan pula secara primitif konvesional. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan PISA (Programme for International Students Assessment) menunjukkan perolehan nilai mata pelajaran matematika, sains, dan literasi yang dimiliki siswa Indonesia rata-rata hanya sampai level tiga tahun lalu6.

Dari segi pengetahuan saja, Indonesia sudah mangkir dalam upaya mengenalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di sekolah. Jangan sampai ini terjadi kepada aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan).

Arif Rahman Hakim –pakar pendidikan- menegaskan hal yang sama.  Sifat dan peran penting sekolah jangan dibiarkan memaksa guru setiap hari melakukan transormasi transfer of knowledge (transfer pengetahuan), tanpa transfer of value (transfer nilai-nilai). Padahal nilai-nilai tersebut sangatlah diperlukan untuk usaha merajut kebersamaan di antara siswa dengan heterogenitas yang tinggi. Ingat! Indonesia didirikan di atas asas persatuan dan kemanusiaan.

Sekolahku: Sekolah Ke(b)eragaman!

Integrasi nilai-nilai persatuan dan ke-Indonesiaan dalam sekolah menjadi demikian penting. Kita menginginkan atmosfer persatuan terasa pula di sekolah. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan demi mendukung tumbuhnya iklim tersebut. Diantaranya melalui kompetisi ilmu pengetahuan, budaya, dan pengenalan hak-hak asasi dasar manusia. Semua dalam rangka merasakan bagaimana cara ‘menjadi Indonesia’ dengan mengetengahkan konsep (d)ialog, dan bukan (m)onolog.

Dialog dapat memunculkan sikap toleransi dalam diri, meminimalkan kecurigaan yang berlebihan sebagai wujud penghormatan dan saling memahami di antara siswa. Tersebab, hakikat toleransi menurut Masduqi (2012: 6-11) bahwa toleransi memiliki batasan yakni tidak menoleransi tindakan intoleran. Untuk tujuan tersebut, perlu dimunculkan sebuah rencana besar bernama “Sekolah Ke(b)eragaman”7

‘Sekolah Ke(b)eragaman’ merupakan sebuah konsep kegiatan yang menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar untuk menciptakan harmonisasi kehidupan antar umat beragama di lingkungan sekolah. Siswa-siswa dari sekolah yang berlainan dikumpulkan dalam suatu kemah/camping di luar/di dalam ruangan yang mengajarkan siswa tentang pentingnya mengetahui nilai-nilai kemanusiaan, keIndonesiaan, dan hak-hak asasi dasar. Sebab, tidak jarang para siswa di sekolah ialah diaspora suku-suku besar di Indonesia.

Setelah itu, mereka juga akan menampilkan diskusi ajaran-ajaran perdamaian dari perwakilan siswa lintas agama. Setidaknya hal ini membantu mereka melepaskan keinginan manusia ‘homo festivus’, makhluk yang senang berfestival dan merayakan sesuatu: merayakan ke(r)agaman dan ke(b)eragaman Indonesia.

‘Sekolah Ke(b)eragaman’ juga adalah pelaksanaan rencana strategis penanaman nilai-nilai keragaman dan ke-Indonesiaan, dan hak asasi manusia. Seperti apapun bentuk pelaksanaannya, ia tertanggung dalam kewajiban semua pihak untuk bahu membahu membenahi pendidikan Indonesia. Apakah ia termaktub dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, ataupun paling minimal dalam tata terbit dan pergaulan keseharian di sekolah.

Penyelenggaraan kompetisi kelompok pun dilaksanakan dengan anggotanya mempertimbangkan prinsip heteregon. Siswa yang Muslim membaur dengan siswa Katolik, siswa daerah Batak membaur dengan siswa dari Bugis, begitupun dengan yang lain, saling menyemangati dalam semangat sehat kompetisi. Hal ini sebagai langkah menghindari kompetisi yang sekedar memburu prestasi dan prestise yang sebatas pertarungan kognitif.

Terlepas dari ikhtiar yang tertanggungkan itu, tanggung jawab kita semua dan sekolah adalah mengusahakan jaminan bahwa mereka akan dengan setia menjadi Indonesia. Menumbuhkan gairah bahwa kita bersama sungguh-sungguh ingin menjadi Indonesia. Merayakan cinta bersama seluruh siswa dengan membantu melepaskan beban-beban yang mempartikularkan diri mereka demi merayakan Indonesia yang luas. Seperti dalam larik sajak Fahd Djibran ‘Untuk Papua’: ‘memendam rasa cinta sebagai Indonesia”8

Alangkah eloknya jika kelak, dimasa-masa mendatang, jika siswa-siswi Indonesia dihadapkan dengan pertanyaan “menurut adik, apa makna/arti dari negara Indonesia?”  Lantas, mereka menjawab dengan ujaran yang fasih: “Indonesia bagi saya: sebuah negara-bangsa yang (b)eragam, tidak perlu menjadi (s)eragam”. Sebab, yang (b)eragam itu membutuhkan semangat persatuan.

Saya berharap, siswa Indonesia menjadi tahu dan paham. Bahwa ada suku di luar wilayah yang mereka pijaki, ada agama di luar agama mereka sendiri, ada mazhab di luar yang mereka ketahui, yang patut kita hargai dan jaga eksistensinya. Bukan karena mereka berbeda, tapi karena mereka pun adalah manusia yang diberikan hak dan kewajiban dasar untuk hidup dalam penjagaan 232 juta jiwa masyarakat Indonesia yang lain. Tidak boleh ditindas dan tidak boleh menindas satu sama lain. Ini lebih menguatkan kita kepada yang “bhinneka” ketimbang yang “eka”. Terlepas ketika mereka telah bersalin rupa menjadi salah seorang pemimpin Indonesia atau apapun mereka nantinya, nilai-nilai kemanusiaan tetap terus mereka sebarkan ke setiap sudut Indonesia yang mereka sambangi.

Saya merenung, Sekolah Ke(b)eragaman, bukanlah sekadar tempat olah-pikir karena kognisi yang diharapkan diperoleh, tetapi juga olah-jiwa karena telah meruapkan rasa kemanusiaan dan keberagamaan yang tinggi di Indonesia. Inilah wujud dan contoh nyata toleransi yang mungkin saja selama ini tidak pernah mereka dapatkan di kurikulum sekolah dan di masyarakat sekalipun.

Saya membayangkan, Sekolah Ke(b)eragaman, gagasan yang masih mentah ini dapat diadaptasi, diadopsi, ataupun dikembangkan oleh dunia pendidikan. Mari kita “mendidik” para “pendidik”-nya terlebih dahulu. Dengan demikian, kita bisa memulai dari perguruan tinggi LTPK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) seperti Universitas Negeri Makassar. Lembaga pendidikan tinggi semisal UNM dengan prototpe Mahasiswa UNM yang “keras”  inilah yang kita tunggu memulai mereproduksi guru  Sekolah Ke(b)eragaman. Begitu pula LPTK lainnya di Indonesia.

Guru-guru itu diharapkan memiliki rasa kemanusiaan sebagai Indonesia, toleransi yang tinggi, dan dapat mengajarkan Pancasila tanpa indoktrinasi kaku yang menegangkan urat leher. Anak-anak Indonesia harus dikenalkan keragaman tentang Indonesia. Keragaman yang diajarkan lewat sikap toleran, menjauhkan kekerasan, dan memusuhi perselisihan.  Sekali lagi, yang harus digaungkan dalam Sekolah Ke(b)eragaman adalah sikap keteladanan itu sendiri.

Lantas, pada akhirnya, ketika sebuah tindak intoleransi dan pelanggaran terhadap kemanusiaan terjadi, dan terlebih lagi mereka masih saja tidak tergerak hatinya, saya semakin mengerti apa yang diutarakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto di awal: “…saya tak tahu harus bicara apa lagi…

Ah, semoga semua kita mau belajar di Sekolah Ke(b)eragaman.

Gambar: disini

*****

Bahan Bacaan dan Kutipan:

1. Wignyosoebroto, Soetandyo. 2011. Pidato Sambutan Pada Penerimaan Yap Thiam Hien Award di Jakarta, 14 Desember 2011. (Online). (diakses tanggal 9 Agustus 2013)
2. Karman, Yonky. (2010). Runtuhnya Kepedulian Kita (Fenomena Bangsa Yang Terjebak Formalisme Agama). Jakarta: Kompas.
3. Mohamad, Goenawan. (2011). Catatan Pinggir Edisi 8. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.
4. Tigor Naipospos, Bonar. (editor: 2013). Kepemimpinan Tanpa Prakarsa (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2012). Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
5. The Wahid Institute & Yayasan Tifa. Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012. Jakarta: The Wahid Institute.
6. Kemdikbud RI. (2013). Kurikulum 2013 Menarik Minat Internasional (Online). (diakses tangga 1 Agustus 2013).
7. Masduqi, Irwan. (2011). Berislam Secara Toleran (Teologi Kerukunan Umat Beragama). Bandung: Mizan.
8. Djibran, Fahd. 2012. Papua. (Online). (diakses tanggal 1 Agustus 2013)

*****

*diikutkan dalam Lomba Blog UNM “Nasionalisme, Kekerasan, dan Solusinya”

banner-lomba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s