Social Supportraising Menolak Korupsi dan Koruptor

india-anti-corruption-cartoonist-aseem-trivedi-arrested - Copy

Alkisah, di tempo waktu yang lalu-lalu, seorang nenek menelpon kantor Ombudsman Republik Indonesia. Si nenek mengeluhkan pak Camat di daerahnya yang tidak mau menandatangani Surat Keterangan Miskin yang sedang diurusnya. Padahal surat itu akan digunakan demi mendapatkan keringanan biaya sekolah buat cucunya.

Sudah berulang kali ia datang ke kantor kecamatan, namun yang bersangkutan selalu menolak untuk ditemui meskipun sebenarnya sedang berada di tempat. Hidup si nenek dan cucunya memang dalam keadaan papa sehingga membutuhkan bantuan pendidikan tersebut.

Hal seperti itu memang kerapkali terjadi di negeri ini. Orang-orang yang kemampuan finansialnya begitu terbatas, kadang dipandang sebelah mata dalam kaitan dengan penerapan pelayanan publik. Menandatangani surat untuk cucu nenek, mungkin tidak memberi manfaat apa-apa. Belum lagi, jelas bahwa si Nenek malang ini tidak mampu memberikan tip untuk pak Camat untuk memuluskan jalan tanda tangan itu diberikan.

Setelah mendengar penjelasan si nenek, pak Budi Santoso lantas menelepon pak Camat yang dimaksud mengenai perihal kedatangan nenek yang acapkali ia acuhkan. Sontak saja pak Camat kaget. Spontan gemetaran mendapat teguran dari Ombusdman yang pernah tidak ia sangka sebelumnya. Lewat langkah  yang responsif, pak Camat segera memberikan sinyal ke pak Budi untuk segera saat itu juga memerintahkan si nenek datang ke kantor. Masalah pun akhirnya selesai dan beres.

Budi Santoso, Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan, mengungkap empat fakta pelik pelayanan publik yang rentan laku korup. Diantaranya, tidak adanya kepastian jangka waktu proses penyelesaian layanan; tidak adanya kepastian biaya; tidak adanya kejelasan syarat-sayarat yang diperlukan dalam pelayanan; dan tidak jelasnya mekanisme pengaduan internal. Masalah-masalah inilah yang diselesaikan oleh Ombudsman sepanjang keberadaannya.

Mengancam Pilar Negara

Cerita dari lembaga anti rasuah seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun, jika kita urai akan menghasilkan pola-pola kemiripan. Hari-hari belakangan ini, (meminjam peristilahan Amien Rais) agenda mendesak bangsa Indonesia ialah memberantas korupsi. Mungkin itu benar di satu sisi. Tapi ada yang lebih penting, yakni menciptakan sistem yang mencegah orang-orang berbuat korupsi.

Pemberantasan kasus korupsi mestinya sejalan dengan dibangunnya sistem dan program pencegahan kasus korupsi yang meliputi semua poros tingkatan kekuasaan. Meliputi political society (eksekutif, legislatif, yudikatif), corporate society (para pengusaha), dan civil society (semua elemen masyarakat).

Pertanyaan yang bisa kita kemukan, “apakah korupsi akan berakhir atau minimal berkurang signifikan dengan melapor ke KPK dan Ombudsman (praktek maladministrasi yang terindikasi korup)?” Tentu jawabnya tidak. Alasannya, laporan kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum –Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK- dan lembaga pengawas lainnya (Ombudsman), pada kenyataannya tidak menyelesaikan persoalan korupsi secara utuh yang menggerayangi sistem pemerintahan. Bahasa kerennya: korupsi sistemik. Bisa dibayangkan, kalau saja Indonesia tidak memiliki warning system di setiap poros dan antar poros kekuasaan, maka sampai kiamat pun pengadilan Tipikor akan terus aktif bekerja.

Pekan kemarin, TI (Transparancy International) mengumumkan rilis Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Peresepsi Korupsi Indonesia 2013. Beberapa tahun belakangan, institusi hukum -KPK sebagai pemeran utama- dan Stranas PPK (Strategi Nasional – Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) yang dimiliki pemerintah, telah berkomitmen menguatkan cengkramannya terhadap kasus korupsi. Banyak hal yang sudah dilakukan.  Hasilnya secara mondial, peringkat CPI memang naik dari urutan 118 menjadi 114 dari 177 negara yang disurvei. Tapi faktanya skor CPI Indonesia stagnan. Tidak ada kenaikan dari skor 32 yang dicapai tahun lalu dengan skala 0-100.

Ditambah lagi rilis Global Corruption Barometer 2013 yang menempatkan para politisi di parlemen dan badan legislatif sebagai urutan pertama oknum terkorup yang poinnya sejajar dengan Kepolisian lewat skor 4,5, sementara korupsi di sektor pelayanan publik sendiri skornya 4 yang memosisikan sektor itu berada di urutan lima besar sektor terkorup di Indonesia. Rentang 1 sampai 5 memiliki arti, 1 berarti tidak korup sama sekali dan 5 berarti sangat korup.

Dimanakah letak ketidaksinkronan pengurusan kasus korupsi? Apa rekomendasi yang dihasilkan untuk pemerintah Indonesia ke depannya? Tayangan TII ini mungkin bisa membantu sedikit jawab.

http://www.youtube.com/watch?v=CUcg3fWMA2Q

Korupsi Sebagai Kasus Sosial.

Secara ringkas korupsi terjadi akibat dominasi kewenangan berlebihan yang merangkul penguasaan terhadap asset namun minus akuntabilitas dan transparansi kepada publik (defenisi Robert Klitgaard). Perimbangan kekuasaan yang terlalu besar, membuat political society lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara sekaligus figur publik.

­UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah legal formal tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Kedua undang-undang ini merupakan instrumen ‘paling perkasa’ yang dimiliki oleh pemerintah menjegal langkah massif tindak pidana korupsi. Beberapa negara mencontoh undang-undang ini, termasuk Malasyia. Sehingga idealnya, aturan-aturan itu mesti diketahui dengan baik di tataran political society.

Poros kekuatan paling kuat, sekaligus inti kekuatan sebuah negara sebenarnya berada pada civil society. Apalagi bagi negara demokrasi sebesar Indonesia, kekuatan sepenuhnya harus berada di tangan rakyat. Dengan demikian apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa dukungan dan sokongan dari segenap rakyat Indonesia, nyaris mustahil korupsi bisa segera lepas dari sayap Garuda yang hendak dipatahkannya.

Secara bersama-sama, harus kita lakukan empowering (pemberdayaan) demi menyadarkan civil society tentang hak-hak yang mestinya mereka terima sebagai warga negara. Jangan lagi kita berpikir problem hilangnya kejujuran dan integritas beberapa oknum political society adalah masalah individu semata. Melainkan sebagai sebuah masalah sosial yang penyelesaiannya juga butuh pendekatan sosial.

Melirik Integritas Pemuda

Hasil Youth Integrity Survey (Survei Integritas Anak Muda) 2013 Transparancy International Indonesia di lima wilayah kotamadya DKI Jakarta pada Juli-Desember setahun silam. Kategori “Integritas Versus Permisivitas”, didapatkan temuan separuh anak muda (50%) menganggap berbohong atau berbuat curang tetap merupakan sikap yang berintegritas ketika tindakan tersebut dilakukan dalam situasi yang sulit bagi dirinya atau keluarganya.

Bisa dicermati, anak muda memiliki kecenderungan melihat problem korupsi sebagai problem lingkungan domestik mereka sendiri (diri sendiri, keluarga, dan teman-teman). Bagaimanapun anak-anak muda, sulit untuk mengubah sudut pandang itu. Kesadaran yang harus dibentuk adalah korupsi merupakan problem kebangsaan dan problem sosial, sehingga kesadaran antikorupsi dimiliki oleh mereka juga harus didasari oleh kesadaran bahwa mereka adalah warga negara.

Mungkin kesimpulan itu juga bisa berarti bahwa kita semua harus bergerak. Kita semua butuh mendorong kesadaran mereka menjadi warga negara yang aktif, termasuk di dalamnya aktif melawan korupsi dan berani berkata ‘tidak’. Ada yang ironi, ada pula yang sudah mencapai taraf ideal dari hasil survey. Namun ironi masih tetap saja mengemuka. Kekhawatirannya, prestasi “pencapaian” integritas anak muda tersebut akan sama bila dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan survey integritas pemuda, maka kita mencoba kembali ‘menguatkan pemuda’. Dengan kata lain, menguatkan peran dan karakter pemuda. Indonesia punya banyak pemuda dengan begitu banyak talenta. Hal ini menjadi penting sebab mereka jugalah yang nantinya kembali menguatkan orang lain. Menguatkan publik dan elemen civil society lainnya yang ada dalam masyarakat bahwa korupsi merupakan ladang kebangkrutan negara.

Social Supportraising

Kemudian, gerakan sosial yang berakar dari civil society dan political society harus dibangun dalam rangka mengurangi angka korupsi di Indonesia. Belum lagi negara tersandera korupsi hasil kerjasama apik corporate society dengan political society. Kepentingan masyarakat banyak tersingkirkan dengan sendirinya. Inilah satu alasan mengapa indeks CPI kita menjadi stagnan. Korupsi politik semakin tinggi, sedangkan upaya memberantas korupsi sudah dimaksimalkan.

Tamrin Amal Tomagola -Sosiolog UI- menilai dua akar dari pecahnya ‘situasi sosial’ di tengah-tengah masyarakat kelas menengah Indonesia. Pertama, tidak adanya asset (harta benda) ke akses (pendidikan dan pekerjaan yang layak) dan tertutupnya akses ke asset. Apa yang menyebabkan kedua hal tersebut terjadi? Korupsi. Korupsi menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan masyarakat akan hak-hak dasar oleh karena anggaran pelayanan publik “terbajak” oleh negara dan pihak korporasi. Aspek hukum yang mengatur pemerintah menegakkan pemenuhan hak-hak warga negara sudah diatur dalam pasal-pasal yang terkait. Undang-undangnya meliputi Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun partisipasi dari civil society, sekali lagi, membutuhkan desakan dan supportraising dari masyarakat itu sendiri. Contoh pelajaran yang baik datang dari Porto Allegre Brasil dimana sekitar 70% kebijakannya dirumuskan secara partisipatif bersama-sama rakyat dengan pendekatan akuntabilitas sosial.

Kondisi tersebut tentu tidak datang tiba-tiba, butuh ‘gerakan sosial’ yang matang dan terencana baik dari masyarakat sipil dan kerjasama pemerintah. Jangan sampai kemarahan masyarakat sipil karena korupsi hanya menjadi revolt belaka yang sementara. Oleh karenanya, perimbangan kewenangan politik, terutama antara civil society dan political society harus terus menjadi agenda penting dalam membangun gerakan anti-korupsi.

Harus ada keinginan kuat untuk mewujudkan social supportraising. Bila kita ibaratkan, fundrasing penting untuk kampanye anti-korupsi yang sifatnya kondisional dan tentatif, tapi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam beragam bentuk kampanye anti-korupsi lebih penting dan lebih mendesak lagi.

Dalam kaitan Pemilu 2014, sebagai ajakan pertama dari social supportraising anti-korupsi, masyarakat Indonesia pada umumnya harus bisa tidak memilih kembali calon-calon wakil rakayat yang pernah atau sedang selibat korupsi. Jika kita lihat kini realita dan konteks kekiniannya, itulah saat di mana saya, Anda, dan segenap masyarakat Indonesia memutuskan untuk tidak saling berlomba mengelabui rakyat dengan janji-janji palsu pra-pemilu dan tidak mencuri uang rakyat dengan korupsi di pemerintahan. Sekarang waktunya  fokus  mencari  solusi  ruwetnya  permasalahan  bangsa  yang belum  mau  terurai. Hari  ini masyarakat Indonesia  harus  melebihkan  upaya  dan  memimalkan  keluh.

Gambar, di sini

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s