Jalan Sendiri Sekolah Lima Hari

Kebijakan-Fullday-School
idpelago.com

Pertanggal 9 Juni 2017, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pro-kontra tidak berbendung atas hadirnya peraturan tersebut. Media sendiri menyebutnya “full day school”, meski istilah itu tidak tercantum dalam butir peraturan. Regulasi ini mengubah aturan jam belajar sekolah dari enam hari menjadi lima hari. Jumlah jam belajar bertambah dua jam sehari. Rencanya regulasi ini segera diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Namun hingga sekarang, belum juga dilaksanakan.

Menilik ke belakang, dua tahun silam, Kemdikbud juga mengesahkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2015 mengenai PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). Pada peraturan tersebut terdapat lima nilai utama yang hendak ditanamkan, yakni religiusitas, nasionalisme, kegotongroyongan, kemandirian, dan integritas. Pada dasarnya, peraturan tentang full day school berupaya melengkapi peraturan tentang penguatan pendidikan karakter. Caranya melalui jam belajar yang lebih lama yaitu jam sehari atau 40 jam seminggu.

Mungkinkah ini penyebabnya sehingga pemerintah dalam waktu bersamaan juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru? Poin peraturan ini menyebutkan bahwa beban mengajar guru harus dianggap sama dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang lain. Sebelumnya guru memiliki beban kewajiban 24 jam mengajar. Dengan Permen Nomor 19 tentang Guru, jam mengajar menjadi 40 jam atau 37,5 jam dikurangi waktu istirahat. Pembangunan pendidikan karakter yang dimulai dari sekolah  dihubungkan dengan kuantitas jam pelajaran yang semakin tinggi. Untuk mewujudkan pendidikan karakter, guru dan siswa harus sama-sama tinggal lebih lama di sekolah. Entah darimana datangnya logika kurang jelas ini.

Perkembangannya kemudian, kebijakan full day school ini tidak melaju “mulus” hingga jelang Hari Pertama Sekolah Senin besok (17/7). Bahkan sudah dimulai pekan lalu di beberapa tempat seperti di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Beberapa polemik muncul mengenai wacana full day school  ini. Misalnya bagi daerah-daerah yang memberlakukan aktivitas Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini ialah aktivitas pembelajaran agama sekaligus karakter religius yang harus diikuti siang hari hingga sore selepas anak-anak sekolah. Tentu saja, pemberlakukan sekolah sehari penuh akan menghilangkan tradisi baik dan bentuk keragaman praktik pendidikan yang sudah lama mengakar di Indonesia.

Belum lagi kondisi geografi dan sosial di banyak tempat sulit. Di sudut-sudut pelosok Indonesia, banyak anak sekolah yang mencapai sekolah dengan sejam berjalan kaki atau bersampan mengatasi rintangan alam. Anak sekolah yang tidak bisa tidak setiap hari harus masuk hutan berkebun menemani orang tuanya. Masih banyak lagi. Penyeragaman ini hampir mustahil karena bervariasinya faktor penghambat. Penerapan kaku empat puluh jam yang nir-toleransi seperti itu, sepertinya tidak bakal memenuhi substansi yang diinginkan oleh pemerintah sendiri: bangunan karakter siswa yang solid dan mantap.

Masih banyak alasan dikemukakan publik mengenai kebijakan full day school ini. Salah satunya, Doni Koesoema, pegiat pendidikan. Dalam Opini di Kompas (30/6) ia menyebutkan sekurang-kurangnya ada sepuluh hal yang menjadi polemik lima hari sekolah. Tidak hanya memberikan dampak tidak baik pada siswa, tapi juga merangkum spektrum lebih luas, termasuk guru, dan kontradiksinya terhadap aturan perundangan lain.

Menunggu Presiden

Pada akhirnya setelah gonjang ganjing selama beberapa waktu, kebijakan lima hari sekolah akhinya ditunda menunggu kenaikan level legal formilnya menjadi Peraturan Presiden. Meski demikian, PPK tetap disosialisasikan oleh pihak kementerian sebab disinilah kunci aturan sekolah lima hari berpijak.

Walaupun begitu, menurut Hamid Muhammad, Dirjen Dikdasmen, menurut rekaman data yang terdaftar, sudah sekitar 6.600 sekolah baik negeri maupun swasta yang mengimplementasi gagasan sekolah Senin hingga Jumat untuk menguatkan kebijakan PPK. Bahkan Menteri sudah menginstruksikan agar dibentuk Tim Asistensi yang terjun ke sekolah-sekolah tersebut dalam mengamankan manajemen dan memperkuat koordinasi penyelenggaraannya pada tiap satuan pendidikan.

Bila hal ini akan dilanjutkan, hemat saya, hendaknya jumlah jam seminggu mengambil angka minimal -bukan angka yang dipatok seenaknya- yang ditentukan secara tepat berdasarkan formulasi dan persiapan dari berbagai pihak. Sehingga kelebihan jam bisa menjadi bonus ekstra bagi aktivitas lain yang membebaskan individu seorang siswa, entah itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kedua, jumlah itu juga harus menjadi angka kumulatif yang bisa dibagi pada hari-hari yang lain sehingga sifatnya bisa fleksibel dan tidak rigid.

Ketiga, aturan Hari Sekolah, terlepas dari remeh temeh urusan jam dan jumlah pertemuan, mengatur dan menjamin adanya wadah partisipasi aktif masyarakat di dalam  dan di luar lingkungan sekolah. Meski hidup dibatasi waktu, tapi kitalah yang menentukan akan dimanfaatkan dalam hal apa waktu tersebut. Misalnya saja sebuah kolaborasi akan tercipta dalam satu pegelaran festival yang diadakan sekolah sekali dalam enam bulan. Pegiat literasi, komunitas seni dan bakat minat, serta komunitas pemuda lain diundang terjun membina di sekolah yang dihitung sebagai jam pelajaran.

Bila mekanisme tentang ini diatur, maka itu akan menambah angin segar bagi bertambah dan berkumpulnya karakter-karakter baik di sekolah. Bukan tentang mengurusi hal teknis terkait lamanya seorang murid berada di sekolah.

Mau sampai kapan kebijakan Hari Sekolah berjalan pincang tanpa penyokong? Tahun ajaran baru sudah dihelat. Tapi aturan masih belum bisa dijalankan secara penuh. Semoga aturan ini bisa segera hadir lengkap dengan perubahan-perubahan dan bangunan strategi pencerdasan bangsa yang matang. Bukan main-main, pada empat puluh jam seminggu itu diletakkan harapan pendidikan karakter bagi generasi bangsa ke depan. Mari sama-sama menunggu.

Advertisements

One thought on “Jalan Sendiri Sekolah Lima Hari

  1. Tulisan yg bagus mas. Saya baru tau peraturan semacam ini akan disahkan secara nasional. Saya pikir sejak jaman saya masih SD dulu, full day school sudah banyak diterapkan. Utamanya di sekolah-skolah swasta baik islam maupun kristen. Tapi dari isi peraturan objektif yg ingin dicapai kemendikbud, menurut saya pribadi full day school bukanlah jalan yg tepat. Yang harus dievaluasi adalah efektivitas jadwal dan kurikulum yg masuk sekarang. Dibanding menambah jam kerja untuk menambah kurikulum leadership yg dimaksud, lebih baik mengkonsepnya sebaik mungkin shg kurikulum yg di pakai lebih compact/pas tanpa membebankan siswa lebih banyak. Misal, dalam satu minggu jadwal sekolah, baiknya mata pelajaran memiliki jatah dalam 1 kali KBM, karena kebanyakan Mapel dibebankan 2-3 kali KBM, padahal jika dibuat compact, jam jam tsb bisa di substitute dengan Mapel lain misal materi leadership yg diinginkan pemerintah. Disisi lain sy perhatikan jg banyak acuan kurikulum yg kurang sesuai, utamanya untuk anak-anak SD. matematika misalnya, sy mendengar cerita bahwa sepupu saya yg kelas 2 SD sudah dipaksa memahami konsep perkalian yg kompleks, yg dulu saya dapatkan saat kelas 4SD. Jadi disahkan atau tidak, terlepas dari diskriminasi yg dilakukan tanpa memerhatikan kondisi anak-anak di pedalaman pun, akan sulit o jektif tersebut tercapai. Cmiiw

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s